Bingung dengan Isi Pidato Jokowi, Fadli Zon Beri Kritik Tajam


Fadli Zon. (Foto: Nasional Kompas)

Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyampaikan pidatonya setelah resmi dilantik menjadi presiden periode 2019-2024.

Dalam pidatonya, Jokowi beberapa kali mengemukakan keberhasilannya memimpin Indonesia pada periode sebelumnya, 2014-2019.

Menanggapi hal tersebut, Mantan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon lantas menyampaikan kritiknya.

Menurut Fadli Zon, apa yang disampaikan Jokowi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat.

Fadli Zon berpandangan bahwa ekonomi Indonesia kini makin susah berbeda dengan apa yang diungkapkan Jokowi.

"Artinya prestasi itu tidak menggambarkan realitas sesungguhnya di masyarakat. Di masyarakat saya kira merasakan kehidupan makin susah secara ekonomi. Mencari pekerjaan sulit," dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com pada Minggu (20/10/2019).

Selain itu, menurut Fadli Zon angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi.

"Saya agak bingung juga kok bisa pidatonya semuanya bagus. Angka pengangguran berkurang, pertumbuhan meningkat, realitasnya masyarakat sangat sulit," ucap Fadli Zon di sela rangkaian acara sidang MPR/DPR/DPD.
Lantas, ia turut menyorot kebanggaan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Menurutnya pembangunan infrastruktur dari sumber pembiayaaan hutang hanya akan menyusahkan masyarakat di masa depan.

"Pembangunan infrastrukur yang dibiayai utang membuat kita berdosa di generasi yang akan datang. Sangat berbahaya dalam jangka panjang," katanya.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan pembangunan infrastruktur bisa saja menguntungkan korporasi.

Bisa saja infrakstruktur yang dibangun tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat.

"Infrastruktur memakan biaya cukup besar, waktu lama dan belum tentu hasilnya untuk kepentingan rakyat. Bisa saja yang diuntungkan korporasi," katanya.

Sementara itu, Jokowi dalam pidatonya tidak hanya mengungkap hal-hal positif.

Sejumlah hal negatif selama pemerintahannya turut diungkapkan.

Dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV, Jokowi menegaskan agar para menteri bekerja dengan orientasi hasil.
"Jangan lagi kita, kerja kita beriorentasi pada proses, tapi harus beriorentasi pada hasil, hasil yang nyata," kata Jokowi.

Lantas Jokowi mengakui ada sejumlah menteri yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Saya sering mengingatkan pada para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat merasakan pelayanan, merasakan pembangunan," lanjutnya.
Padahal, para menterinya sudah melaporkan tugasnya dengan baik.

Namun, rupanya setelah dicek di lapangan, tugas-tugas itu belum dirasakan oleh rakyat secara langsung.

"Sering kali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan dan laporan akuntanbilitas sudah selesai."

"Saat ditanya, programnya sudah dijalankan pak, programnya sudah dilaksanakan pak tetapi setelah dicek di lapangan, saya tanya ke rakyat nyatanya masyarakat belum merasakan manfaatnya, rakyat belum merasakan hasilnya," ucap dia.

"Sekali lagi yang utama itu bukan prosesnya, tetapi hasilnya," sambung Jokowi.

Bahkan, Jokowi tak segan menyebut akan mencobot menteri yang tidak bekerja dengan baik.

Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya usai pelantikan yang dilakukan di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019). (KOMPAS TV)
"Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Yang saya hormati para Pimpinan dan seluruh
anggota MPR;
Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputeri, Presiden ke-5 Republik Indonesia;
Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia;
Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia;
Bapak Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia;
Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-12 Republik Indonesia;

 Yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negaranegara sahabat;

Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara;
Para tamu lainnya yang saya hormati.

Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sebangsa & setanah air,
Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, Insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama.

Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana.

Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai.

Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif.

Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru.

Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya.

Cerita sedikit, tahun pertama saya di istana, saat mengundang masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut. Tahun kedua, halalbihalal lagi, protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi.

Langsung saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.” Ini yang namanya monoton dan rutinitas.

Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata.

Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.

Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.

Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent.
Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar.

Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar.

Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif.

Oleh karena itu, 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan:
Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM
yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, Cara-cara baru harus dikembangkan. 
Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang
mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk
menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot.

Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama 5 tahun terakhir.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama 5 tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk bersama-sama berkomitmen:
“Pura babbara’ sompekku…
Pura tangkisi’ golikku…”
“Layarku sudah terkembang…
Kemudiku sudah terpasang…”

Kita bersama
Menuju Indonesia maju!!!
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Semoga Tuhan Memberkati
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya."

Sumber: Tribunnews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel