Jokowi Batal Keluarkan Perppu KPK, Dinilai Bentangkan "Karpet Merah" Bagi Koruptor


Foto: Kumparan

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum ada titik terang.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (6/11/2019), Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan masih terbuka kemungkinan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK.

Namun keputusan tersebut masih menunggu putusan MK sebelum penentuan sikap, terbit tidaknya Perppu tersebut.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menganggap, bila Perppu KPK batal dikeluarkan, maka hal itu dapat membuat koruptor lega.

Menurut dia, saat ini wacana mengeluarkan Perppu KPK nampaknya sudah "out of date" bagi Jokowi jika melihat pernyataan istana beberapa hari terakhir ini.

"Dengan membatalkan rencana mengeluarkan Perppu, Jokowi telah membentangkan karpet merah bagi pelaku korupsi yang mungkin sudah sekian lama menahan nafas karena KPK yang kuat," ujar Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/11/2019).

Dengan demikian menurutnya, sikap Jokowi sudah sangat jelas terhadap UU KPK hasil revisi.

Ia mengatakan, kesiapannya untuk merespons pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) menjadi tanda dukungannya pada hasil revisi UU KPK.

"Padahal kita tahu bahwa Dewas ini menjadi pusat kritikan publik atas hasil revisi UU KPK. Dewas menurut publik adalah instrumen KPK baru yang jelas-jelas merongrong kekuatan KPK selama ini. Dewas adalah instrumen pelemahan KPK yang nyata," jelas dia.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Lebih lanjut, di hadapan kritikan atas munculnya Dewas dalam revisi UU KPK, Jokowi terlihat tak mau berlama-lama menghadirkannya. (Kompas)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel