Wibawa Negara Dipermalukan Djoko Tjandra, Ubedilah Badrun Desak Jokowi Tegur Dua Menteri Ini

Wibawa Negara Dipermalukan Djoko Tjandra, Ubedilah Badrun Desak Jokowi Tegur Dua Menteri Ini

Wibawa negara telah dipermalukan oleh buronan Kejaksaan Agung yang dengan mudah lalu lalang di negeri ini. Langkah tegas harus segera diambil Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki wibawa negara tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mendesak agar Jokowi menegur secara keras Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly Hamonangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam kasus ini, Ubedilah Badrun menyoroti dua permasalahan yang terjadi. Pertama, soal bebasnya Djoko Tjandra masuk dan keluar dari Indonesia.

Bahkan, Djoko Tjandra sempat datang mengajukan sendiri permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 yang lolos dari pantauan aparat.

"Ini menunjukan bahwa hukum di Indonesia masih diskriminatif dan tebang pilih. Orang-orang tertentu diberikan semacam kelonggaran karena diistimewakan," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/7).

Selain itu, sambung Ubedilah, berbagai pihak yang kecolongan memberi jawaban yang lucu. Bahkan ada yang mengklaim bahwa Djoko Tjandra mengubah nama identitas dengan menghilangkan huruf “D” pada kata “Djoko” menjadi “Joko”.

Mirisnya lagi, masih lanjut Ubedilah, identitas berupa KTP-el tersebut dibuat di Jakarta dengan sangat mudah diperoleh Djoko Tjandra.

“Saat ini semua sudah berbasis digital secara sistem. Jadi kalau sampai ada orang mengubah nama seenaknya apalagi seorang buronan, itu artinya ada masalah serius di administrasi kependudukan kita," jelas Ubedilah.

Atas alasan itu, Ubedilah meminta Presiden Jokowi untuk segera menegur keras Mendagri Tito Karnavian yang membawahi masalah administrasi kependudukan.

Jokowi juga harus menegur Menkumham Yasonna atas akses keluar masuk Indonesia yang bisa dengan mudah dilintasi seorang buron.

Ini juga mestinya menjadi perhatian serius Jokowi sebagai presiden untuk menegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Yasona Laoly,” tutupnya.(rmol)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel