KAMI Bela Dubes Palestina Zuhair 'Diusir' dari Tanah Air

KAMI Bela Dubes Palestina Zuhair 'Diusir' dari Tanah Air

Polemik Duta Besar Palestina Zuhair al-Shun yang hadir dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ternyata belum berhenti. Meski sudah klarifikasi, Zuhair diminta pulang ke Palestina dan diganti dengan dubes yang baru.

Permintaan itu datang dari anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding yang tak setuju bila polemik kehadiran Zuhair selesai hanya dengan klarifikasi lewat pernyataan pers. Menurutnya, pemerintah perlu memanggil sang dubes untuk meminta klarifikasi langsung.

"Menurut saya, peristiwa ini tidak boleh selesai dengan klarifikasi publik seperti itu, tetapi otoritas Indonesia harus memanggil Pak Dubes untuk dimintai klarifikasinya," tutur Karding, Kamis (20/8/2020).

Bila ditemukan indikasi adanya kesengajaan Dubes Zuhair datang untuk mendukung deklarasi KAMI, Karding mengimbau pemerintah untuk memulangkannya. Pemerintah juga diminta agar meminta Palestina mengirimkan dubes yang lebih bijaksana dalam bersikap.

"Kalau ada unsur kesengajaan, sebaiknya Pak Dubes ditarik atau dipulangkan ke negaranya dan digantikan oleh dubes-dubes yang lebih berhati-hati dan lebih proporsional dalam bersikap di negara Indonesia ini," ucapnya.

Karding pun mengingatkan betapa besarnya dukungan pemerintahan Presiden Jokowi untuk Palestina. Seharusnya, kata dia, Dubes Zuhair memikirkan hal tersebut sebelum datang ke deklarasi KAMI.

"Jangan lupa bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu selalu memberi support moral, logistik, dan dukungan politik untuk kemerdekaan Palestina. Itu yang mestinya harus dipahami oleh Pak Dubes," tegas Karding.

Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani pun angkat bicara dan membela Zuhair. Dia menilai seruan pemulangan Zuhair agar diganti dubes baru itu terlalu berlebihan. Menurutnya, tak ada yang salah dalam deklarasi yang digelar pada Selasa (18/8) itu.

"Terlalu berlebihan, apa salahnya acara kemarin? Kalau menganggap dubes itu datang kemarin dan dipulangkan, berarti acara kemarin itu keliru dan salah," kata Ahmad Yani kepada wartawan, Kamis (20/8/2020).

Dia mempertanyakan letak kekeliruan acara deklarasi tersebut. Menurutnya, undangan yang diberikan kepada Zuhair pun sudah sesuai dengan agenda acara yang dilakukan.

"Kan kita menyampaikan undangan tidak hanya kepada Kedutaan Palestina. Kedutaan-kedutaan yang ada di Jakarta ini diundang. Apa yang dikemukakan oleh dubes mungkin dia nggak baca teliti undangannya. Karena di dalam undangan itu ada tiga kegiatan yang menjadi satu bagian," katanya.

"Rangkaian kegiatan yang pertama memperingati hari kemerdekaan, kedua memperingati Hari Konstitusi-Hari Pancasila, ketiga sekaligus mendeklarasikan KAMI. Mungkin Dubes nggak baca teliti," sambungnya.

Kehadiran Zuhair al-Shun pada Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8), menuai perhatian publik. Ini mengingat kegiatan deklarasi gerakan besutan Din Syamsuddin tersebut berisi kritikan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kedutaan Besar Palestina pun angkat bicara perihal kehadiran Dubes Zuhair al-Shun pada deklarasi KAMI. Kedutaan Besar Palestina mengungkapkan sang dubes hadir atas undangan Din Syamsuddin yang menyebut acara deklarasi sebagai peringatan HUT RI ke-75.

"Klarifikasi tentang apa yang diberitakan media perihal Duta Besar Negara Palestina yang menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bapak Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Persahabatan Indonesia Palestina. Kami ingin menegaskan bahwa partisipasi kami berdasarkan pada pemahaman bahwa acara tersebut adalah acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan bukan yang lainnya," bunyi keterangan Kedubes Palestina yang diterima detikcom.

Pihak Kedutaan Besar Palestina juga menjelaskan kehadiran Dubes Zuhair al-Shun di acara deklarasi KAMI hanya sesaat. Kedutaan Besar Palestina menyebut Dubes Zuhair al-Shun meninggalkan lokasi seusai pemutaran lagu Indonesia Raya.

"Kehadiran kami di acara tersebut hanya berlangsung selama 5 menit, ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yang itu adalah sesuatu yang sakral bagi seluruh rakyat Indonesia," sebut Kedubes Palestina.

Kedubes Palestina menyatakan pihaknya mengapresiasi seluruh bantuan yang selama ini diterima negaranya dari Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kedubes Palestina pun menegaskan tak ada niat terlibat politik Indonesia.

"Kami di Palestina mengapresiasi dukungan dan bantuan yang kami terima dari Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintahannya yang terhormat, dan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ramah. Saya berharap semua orang mengerti bahwa kami bukan bagian dari dan tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia," kata Kedubes Palestina.(detik)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel