Marah Menkes AS Kunjungi Taiwan, Menhan China Langsung Telepon Pentagon

Marah Menkes AS Kunjungi Taiwan, Menhan China Langsung Telepon Pentagon

China geram dengan berbagai langkah Amerika Serikat (AS) yang dianggapnya terus memicu ketegangan. Salah satunya adalah dengan mengirim pejabat tinggi, Menteri Kesehatan Alex Azar ke Taiwan.

Setelah Azar berkunjung ke Taiwan, Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe langsung melakukan panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, Kamis (6/8).

Dalam panggilan telepon selama 90 menit tersebut, Wei memperingatkan Esper untuk menghentikan kata-kata dan perbuatan yang salah serta menghindari tindakan bebahaya yang bisa memperburuk situasi.

Kantor Berita Xinhua melaporkan, Wei langsung merujuk isu Taiwan dan Laut China Selatan.

Kendati begitu, dilansir AFP, menurut Pentagon, Esper mengatakan kepada Wei, China lah yang saat ini melakukan kegiatan destabilisasi, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur ketika AS menolak klaim kedaulatannya, baik di Taiwan maupun Laut China Selatan.

"(Esper) menyerukan transparansi China yang lebih besar tentang Covid, menyatakan keprihatinan tentang aktivitas destabilisasi China di sekitar Taiwan di Laut Cina Selatan dan meminta China untuk menghormati kewajiban internasional," ungkap jurubicara Departemen Pertahanan AS, Jonathan Hoffman.

Selain Wei, jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin meminta agar kunjungan Azar ke Taiwan dibatalkan karena tidak sesuai dengan prinsip "Satu China".

"China dengan tegas menentang pertukaran resmi antara AS dan Taiwan. Kami mendesak AS untuk mematuhi prinsip 'Satu China' untuk menghindari bahaya serius hubungan China-AS, serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," ujar Wang.

Pada Rabu (5/8), Azar melakukan kunjungan ke Taiwan bersama dengan delegasi lainnya. Ia menjadi anggota kabinet AS paling tinggi yang pernah mengunjungi Taiwan sejak 1979.

Dalam kunjungannya, Azar bertemu dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen dan pejabat lainnya.

Selama ini, China memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun Taiwan sendiri enggan untuk tunduk pada kebijakan "satu negara, dua sistem", terlebih dalam masa pemerintahan Tsai dari Partai Progresif Demokratik. (Rmol)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel