Janji PDIP Jokowi Tetap Bangun Ranah Minang Tanpa Kecuali

Janji PDIP Jokowi Tetap Bangun Ranah Minang Tanpa Kecuali

Ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang Sumatera Barat dan Pancasila masih jadi perdebatan hangat. Terkini, PDIP berjanji pembangunan di Ranah Minang itu bakal dijalankan tanpa terkecuali.

Dirangkum Senin (7/9/2020), Puan memantik kontroversi setelah berharap Sumbar bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Puan berbicara demikian dalam pengumuman rekomendasi cagub Sumbar untuk pasangan Mulyadi-Ali Mukhni.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," kata Puan Maharani.

Gara-gara pernyataan ini, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan mandat PDIP. Alasannya disebut karena banyak masyarakat yang mempertanyakan pernyataan Puan.

Menuai polemik, PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu kemarin menegaskan komitmennya untuk Sumatera Barat. Pun demikian dengan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diusung, PDIP berjanji tak ada pengecualian untuk pembangunan di Sumatera Barat.

"Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian," demikian keterangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (6/9).

"Yang penting, sikap Partai terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak!" tegas Hasto.

Hasto menyatakan PDI Perjuangan kagum dengan Sumbar. Dari bahasa Melayu saja, kata Hasto, sejarah mencatat bagaimana bahasa yang pada tahun 1928 digunakan oleh sebagian kecil masyarakat Nusantara, mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia.

"Bahkan makanan Padang diterima secara luas di seluruh Indonesia. Diterima secara terbuka, dan masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai makanan nasional. Kalau bahasa dan makanan sudah Go Nusantara, masak mendapat masukan dan harapan agar modal kultural kepeloporan Sumbar untuk lebih Pancasilais, lalu direspons seperti itu," jelas Hasto.

"Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal bismillah. Jadi mari kita lihat secara objektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika pilgub," imbuh dia.(detik)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel