Netty Prasetiyani: Anggaran PEN Senilai Rp356,5 Triliun Tidak Bermakna…

Netty Prasetiyani Aher 

KONTENISLAM.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher turut menyorti hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam membahas tentang RAPBN 2021.

Dalam rapat tersebut, disepakati RAPBN 2021 akan dibawa ke Sidang Paripurna
untuk disahkan sebagai UU APBN 2021.

Netty pun meminta kepada pemerintah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp.169,7 Terliun atau 6,2 persen dari total belanja negara, sehingga benar-benar memberi hasil optimal dalam menyelesaikan problem kesehatan.

“Demikian pula anggaran kesehatan pada PEN senilai Rp84,02 triliun harus mampu menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid- 19 dan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujarnya kepada PojokSatu.id di Jakarta, Sabtu (25/9/2020).

“Pastikan terjadi peningkatan sarana dan prasana, ketersediaan obat-obatan berkualitas, serta peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang memadai,” lanjutnya.

Menurut Netty, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan maka APBN TA 2021 masih akan dibayangi oleh risiko besar dari dampak multidimensi krisis kesehatan.

Ia mengatakan, pemerintah harus menyiapkan perencanaan dan aksi strategis guna memitigasi risiko tersebut.

“Kita juga prihatin dengan kondisi penanganan pandemi yang belum mampu melandaikan Covid-19, bahkan justru makin meningkat dengan angka kasus baru menembus 4000 setiap hari,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata politisi PKS ini, pemerintah harus fokus dan sepenuh hati melakukan upaya penanganan yang berbasis pada kesehatan.

Menurutnya, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp356,5 triliun tidak akan bermakna jika kesehatan dan keselamatan rakyat terabaikan.

“Rakyat adalah aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di masa pandemi,” terangnya.

Selain itu tutur Netty, pemerintah harus sungguh-sungguh bekerja keras mencapai target indikator kesejahteraan tahun 2021 yang meliputi: Tingkat Pengangguran Terbuka 7,7 – 9,1 persen; Tingkat Kemiskinan 9,2 – 9,7 persen; Gini Rasio 0,377 – 0,379; Indeks Pembangunan Manusia 72,78 – 72,95;
Nilai Tukar Petani (NTP) 102; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104.

“Penetapan target pasti sudah memperhitungkan semua faktor, bukan asal-asalan. Jadi, tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk mencapainya,” imbuhnya.

Menurut Netty, Fraksi PKS berpendapat perlunya strategi khusus agar kesejahteraan buruh, petani dan nelayan membaik secara signifikan.

“Upaya mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan harus lebih keras dilakukan mengingat permasalahan ketersediaan dan kecukupan pangan serta kenaikan harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas,” ungkapnya.

Ia juga meminta pemerintah perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian untuk menolong petani sebagai tenaga kerja sektor informal yang berjumlah sekitar 33,4 juta.

“Hadirkan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan untuk kedaulatan pangan. Terlebih di masa pandemi ini, terbukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang pertumbuhannya paling tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung sektor pertanian secara maksimal,” tandasnya.

“Terakhir saya meminta pemerintah meningkatkan pengawasan internal
atas implementasi APBN 2021 agar uang yang dikumpulkan melalui pajak dan penghasilan negara lainnya benar-benar memberikan sebesar-besar manfaat untuk rakyat,” pungkas Netty.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Kemenkeu, Bappenas, Kemenkumham dan Bank Indonesia menggelar rapat guna mendengarkan pandangan sembilan fraksi tentang RAPBN 2021 pada Jumat, (25/9).

Sumber: pojoksatu

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel