Soal Ucapan Puan, Gubernur Tegaskan Sumbar Provinsi yang Pancasilais

Soal Ucapan Puan, Gubernur Tegaskan Sumbar Provinsi yang Pancasilais

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menegaskan tidak perlu meragukan rasa Nasionalisme Provinsi Sumatera Barat. Pernyataan Irwan ini tak lepas dari polemik pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang terkesan meragukan Sumatera Barat dalam menerapkan Pancasila.

"Saya akan tegaskan pastilah Sumbar Pancasilais tidak akan mungkin keluar dari Pancasilais. Dari dalil banyak sekali UU nomor 17 tahun 2011 jadi untuk peraturan perundangan itu harus dijadikan sumbernya adalah Pancasila. Undang-undang dasar 1945 pasal 67 kita kepala daerah wajib berpegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanaan undang-undang Dasar 1945 ini perintah," kata Irwan, dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne dengan tema "Sumbar Belum Pancasilais?" Selasa 8 September 2020.

Irwan menambahkan, semua produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik perda ataupun peraturan gubernur, semua itu harus diverifikasi dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dipastikan tidak ada yang menyimpang dalam membuat aturan di Sumatera Barat.

"Jadi tidak mungkin kita membuat aturan yang mungkin intoleran inkemajemukan, ataupun macam-macam tidak mungkin. Karena dievaluasi dulu baru disahkan, baru kita pakai. Di luar dari yang menjadi rujukan Permendagri untuk membuat APBD, di suatu program-program kegiatan, bahkan di coret coret kalau tidak cocok itu oleh Mendagri. Kemudian baru kemudian kita sahkan untuk dipake," ujar Irwan

Irwan juga mengatakan, bahkan untuk urusan diskresi yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2014 itu wajib memperoleh persetujuan menteri. Jadi kepala daerah tidak mungkin mengambil kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

"Jadi sudah dikerangkeng semuanya kepala daerah ini tidak mungkin membuat macem-macem dan aneh-aneh. Tidak mungkin sama sekali. Ditegur pasti dilarang yang tidak mungkin. Jadi diskresi pun diatur oleh pemerintah minta persetujuan menteri," ujarnya.

Bukti bahwa Sumatera Barat adalah Provinsi yang Pancasilais dikuatkan dengan banyaknya penghargaan yang diterima. Penghargaan tersebut juga tentunya sudah diverifikasi dan tidak diberikan secara asal.

"Bahkan penghargaan yang kita dapat ada screening dari kepolisian Kejaksaan dari BIN, itu dicek satu-satu itu. Sumatera Barat dapat lebih dari 347 penghargaan itu pasti di screening apalagi dari presiden itu pasti di screening jadi pastilah Sumatera Barat Pancasilais," ujarnya.[viva]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel