Polemik Diksi 'Revolusi' dan 'Pengumuman dari Makkah'

Polemik Diksi 'Revolusi' dan 'Pengumuman dari Makkah'

 KONTENISLAM.COM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dikabarkan akan pulang ke Tanah Air dan memimpin revolusi. Pemakaian diksi 'revolusi' dan 'pengumuman dari Makkah' pun menuai polemik.
Sebagaimana diketahui, mulanya kabar kepulangan Rizieq itu datang dari Ketum FPI KH Ahmad Shabri Lubis saat menyampaikan orasi pada demo penolakan UU Cipta Kerja. Dia menyatakan Habib Rizieq akan segera pulang ke Tanah Air.

"Imam besar Habib Rizieq Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi," kata Shabri dari atas mobil komando, Selasa (13/10/2020).

Shabri menyebut cekal dan denda terkait Habib Rizieq di Saudi sudah dihapus. Tanpa merinci soal cekal dan denda yang dimaksud, dia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi.

"Dewan Pimpinan Pusat FPI dan umat Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah Saudi dan semua pihak yang membantu Habib Rizieq Syihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu dilindungi dan segera pulang ke Indonesia," ujarnya.

Namun, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel mengungkapkan status Habib Rizieq dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih 'blinking merah' atau belum bisa keluar dari negara tersebut.

"Berdasarkan komunikasi kami dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, bahwa sampai detik ini Nama Mohammad Rizieq Syihab (MRS) dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih 'blinking merah'," kata Agus yang sedang berada di Makkah kepada detikcom, Rabu (14/10/2020).

"Blinking merah = belum bisa ke luar Saudi," imbuhnya.

Dia menjelaskan bahwa hanya otoritas Saudi yang mengetahui soal status blinking merah. Selain itu, Agus mempersoalkan penggunaan istilah revolusi dan 'pengumuman dari Makkah'. Dia menilai diksi itu berpotensi menodai kesucian Makkah.

"Kami menyayangkan pemakaian diksi 'i'lan min Makkah al-Mukarramah' (pengumuman dari kota suci Makkah) yang bisa menyinggung Kerajaan Arab Saudi karena sangat berpotensi bisa menodai kesucian 'Kota Makkah' sebagai kota turunnya wahyu," kata Agus Maftuh, yang sedang berada di Makkah, kepada detikcom, Rabu (14/10/2020).

"Dokumen tiga halaman dengan ekstensi PDF tersebut adalah merupakan 'Politisasi Kota Makkah 'Tasyis Makkah Al-Mukarramah'. Makkah bukan tempat untuk meneriakkan 'revolusi' untuk menentang pemerintahan yang resmi dan konstitusional atau dalam bahasa Saudi 'Al-Hukumah al-Syar'iyyah' Negara Kesatuan Republik Indonesia," sambung Agus Maftuh.

Agus Maftuh juga menyoroti soal penggunaan kata 'baru saja' dalam keterangan pers tersebut.

"Dokumen tiga bahasa tersebut (Indonesia, Arab, dan Inggris) 13 jam berikutnya baru dibaca di hadapan para peserta demo di kawasan Patung Kuda. Dengan penekanan kalimat: baru saja. Padahal sudah 13 jam lebih dokumen tersebut dibuat. Dokumen tersebut dibuat secara terburu-buru, sehingga tanda baca (titik) dalam versi Arabnya hampir semuanya salah tempat," ujar Agus Maftuh.

Namun FPI kembali merespons. FPI menuding Agus sebagai agen BIN.

"Waduh, kayaknya otak Agus Maftuh yang ternoda, Makkah memang kota suci. Agus Maftuh selaku agen BIN memang tidak cocok jadi diplomat," ujar Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

Slamet menyinggung pekerjaan Dubes RI Agus Maftuh. Dia pun menyarankan agar Dubes Agus bertobat.

"Dia (Agus Maftuh) memang ditugaskan untuk operasi intelijen terhadap IB HRS (imam besar Habib Rizieq Syihab). Sekali saya sarankan, bertobatlah, Pak Dubes," tutur Slamet.

Hal senada disampaikan oleh jubir FPI Munarman. Munarman menilai tidak ada yang salah penggunaan istilah 'pengumuman dari kota suci Makkah'.

"Faktanya, Kota Makkah memang kota suci bagi umat Islam," ujar Munarman.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Arsul Sani meminta pendukung HRS bijak dalam menggunakan diksi politik.

"PPP mengajak juga kepada semua pendukung HRS agar lebih berhati-hati dan bijak dalam membawakan diksi-diksi politik di ruang publik seperti 'akan memimpin revolusi' dan sebagainya," kata Arsul kepada wartawan pada Rabu (14/10/2020).

Menurut Arsul, penggunaan diksi politis perlu diperhatikan. Sebab, ia menilai, diksi tersebut dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana yang melawan pemerintahan saat ini.

Sedangkan PKB memberikan peringatan keras terkait soal ini. Jika revolusi yang dimaksud adalah pernyataan perang, PKB mengingatkan Habib Rizieq akan berhadapan dengan pemerintah hingga rakyat Indonesia.

"Tapi kalau revolusi dalam konteks misalnya semacam pernyataan perang, tentu harus berhadapan dengan pemerintahan, TNI, dan polisi, dan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Karena bagi kami, tidak ada masalah hari ini, bangsa kita nggak ada masalah, bahwa ada dinamika-dinamika politik yang terjadi saya kira hal-hal yang wajar, yang saya kira musti dicari solusinya," kata anggota Komisi I DPR RI F-PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Selasa (13/10/2020).

Karding mengatakan jika revolusi yang dimaksud Habib Rizieq dilakukan ke arah yang baik tak ada masalah. Yakni dengan cara yang damai.(detik)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel