Rasuah Terbesar di Papua dalam Bidikan Pemerintah



GELORA.CO -  penyalahgunaan uang negara di Tanah Papua. 10 korupsi atau rasuah terbesar di Papua dalam bidikan pemerintah.

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan sederet kebijakan pemerintah terkait Papua. Ada kebijakan umum hingga kebijakan khusus melalui pendekatan hukum dan keamanan.

Di awal jumpa pers, Mahfud Md memaparkan sederet kebijakan pemerintah untuk pembangunan Papua yang dasarnya adalah pendekatan kesejahteraan. Mulai dari dana otsus hingga kebijakan afirmasi mengenai kuota orang asli Papua di parlemen.

"Pemerintah tetap melakukan pendekatan kesejahteraan, damai tanpa kekerasan, dan tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya," kata Mahfud mengawali jumpa pers di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (19/5/2021).

Pemerintah menekankan kebijakan pembangunan di Papua adalah pendekatan kesejahteraan. Otonomi khusus atau otsus Papua hingga kebijakan afirmasi mengenai kuota orang asli Papua di parlemen.

Demi melindungi itu semua, pemerintah perlu melakukan pendekatan hukum dan keamanan. Hal yang pertama adalah perburuan para teroris. Mahfud menegaskan bahwa orang yang diburu adalah mereka yang benar melakukan teror.

"Pertama, kita akan memburu para teroris, bukan organisasi Papua tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. By name, ada nama-nama yang disebut," ucapnya.

Langkah selanjutnya pemerintah adalah penelusuran rasuah di Papua. Ada 10 korupsi besar di Papua sudah dibidik pemerintah berdasarkan laporan keuangan dan intelijen.

"Selama ini sering mempertanyakan kenapa di sana kok korupsinya dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar, baik laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN," ungkap Mahfud.

"Ini akan dilakukan penegakan hukum kepada mereka," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan aparat penegak hukum yang nantinya menangani kasus dugaan korupsi di Papua harus bekerja cepat dan transparan. Menurutnya, hal itu penting untuk mencegah penanganan kasus korupsi dipolitisasi.

Saran saya untuk penegakan hukum terhadap dugaan praktik-praktik korupsi di Papua, aparat penegakan hukum (APH) yang nanti menangani harus bekerja secara cepat, transparan dan komprehensif. Ini penting untuk menghindari politisasi yang mungkin akan dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menciptakan gangguan-gangguan keamanan di sana," kata Luqman.

Penanganan korupsi di Papua, menurut Luqman, harus dilakukan bersamaan dengan penjelasan dari pemerintah soal dampak buruk korupsi kepada warga Papua. Dia menyebut hal ini harus dilakukan agar langkah pemerintah mendapat dukungan kuat rakyat.

"Sangat penting penegakan hukum terhadap korupsi-korupsi besar di Papua dibarengi dengan penjelasan-penjelasan pemerintah atas berbagai kerugian yang diderita rakyat Papua akibat korupsi tersebut. Apa saja kerugian rakyat Papua akibat praktik korupsi perlu dijelaskan, agar semangat pemberantasan korupsi di sana mendapatkan dukungan penuh dari rakyat," ujar elite PKB ini.

Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Mardani Ali Sera, menilai 10 korupsi terbesar di Papua itu harus segera dibongkar. Aksi aparat penegak hukum mengusut tuntas 10 dugaan korupsi terbesar di Papua ini ditunggu.

"Korupsi di manapun dan siapapun mesti dibongkar. Karena itulah musuh rakyat dan musuh pembangunan. Ditunggu aksi selanjutnya dari Pak Mahfud Md," ucapnya.

Mardani menilai aparat penegak hukum ataupun pemerintah harus segera mengungkap 10 dugaan korupsi terbesar di Papua itu terdapat di bidang apa. Dia mengatakan hal itu penting bagi DPR yang sedang membahas otonomi khusus Papua.

"Ini justru perlu dibuka sekarang. Apa saja bidangnya, kita minta segera dibuka. Agar pembahasan Otsus Papua yang sedang berlangsung sekarang bisa dapat perbaikan signifikan," ucapnya.(dtk)



[mediamuslim.org]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel