Corona Menggila Bikin Dorongan PSBB Ketat dari Mana-mana



GELORA.CO - Penambahan kasus Corona di Indonesia kembali meningkat, di Ibu Kota bahkan penambahan kasus Corona pada Jumat (18/6) tertinggi sepanjang pandemi COVID-19, yaitu 4.737 kasus. 

Sejumlah pihak dari mulai WHO, asosiasi kedokteran, anggota dewan, hingga muncul petisi menyarankan pemerintah untuk melakukan PSBB ketat.

Berdasarkan data BNPB, Jumat (18/6/2021), per hari ini kasus baru Corona di DKI Jakarta bertambah 4.737 sehingga total kasus COVID-19 di Jakarta mencapai 463.552. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia sempat mengatakan kasus tambahan Corona di DKI pernah mencapai tertinggi pada Februari 2021. Angka tambahan kasusnya mencapai 4.213 pada 7 Februari.

Dari data tersebut itu, artinya tambahan kasus hari ini sebanyak 4.737 merupakan angka kasus tambahan tertinggi di Jakarta selama pandemi. Kemudian angka penambahan kasus kematian akibat Corona di DKI Jakarta juga tertinggi pada Jumat (18/6) sebanyak 64 pasien. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak Februari.

Pada 1 Februari lalu, angka tambahan kasus meninggal di DKI mencapai 70 pasien. Lalu tertinggi lagi pada 15 Mei di mana angkanya mencapai 63 pasien.

Dengan tambahan 64 kasus meninggal hari ini, total pasien COVID-19 yang meninggal di DKI sejumlah 7.777. Sementara kasus sembuhnya bertambah 2.500, total ada 431.264.

Sementara itu Kapusdatin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Ivan Nurcahyo mengungkapkan terjadi lonjakan pemakaman dengan protap COVID-19 dalam sepekan terakhir. Lonjakan terjadi hingga dua kali lipat bersamaan dengan kasus COVID-19 di Jakarta yang semakin meningkat.

Lonjakan kasus COVID-19 tak hanya terjadi di DKI Jakarta saja, melainkan di daerah-daerah dekat dengan Jakarta juga mengalami kenaikan kasus. Selain itu, BOR atau tingkat keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit sejumlah daerah hampir penuh. Bahkan sejumlah daerah memerlukan penambahan tenaga medis akibat adanya rekan tenaga medis lainnya yang terinfeksi Corona.

Satgas Penanganan COVID-19 mengungkap data lonjakan kasus Corona di Indonesia minggu ini. Lima provinsi teratas yang mengalami kenaikan kasus ada di Pulau Jawa.

"Lima provinsi teratas yang mengalami kenaikan kasus seluruhnya berasal dari Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Bahkan provinsi keenam teratas juga berasal dari pulau Jawa yaitu provinsi Banten, yaitu kenaikan kasus lebih dari 400 hingga 7.000 kasus di minggu ini," kata Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito dalam siaran YouTube BNPB, Selasa (15/6/2021).

Wiku mengatakan kenaikan kasus itu terjadi di daerah tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten dan Jawa Barat. Kasus juga meningkat di daerah asal pemudik, yaitu DKI Jakarta.

Atas situasi tersebut, sejumlah pihak dari WHO, asosiasi kedokteran, anggota dewan hingga muncul petisi menyarankan agar pemerintah segera mengambil kebijakan PSBB ketat. Berikut ini sejumlah pihak yang menyarankan agar PSBB ketat.

WHO Desak Indonesia PSBB Ketat
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti peningkatan kasus infeksi virus Corona (COVID-19) di Indonesia yang dipicu oleh varian-varian baru. WHO mendesak pemerintah Indonesia untuk memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam laporan situasinya, WHO mencatat bahwa peningkatan drastis tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) telah menjadi kekhawatiran besar, dan memerlukan penerapan langkah-langkah kesehatan dan sosial masyarakat yang lebih ketat, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Dengan meningkatnya penularan karena variants of concern, diperlukan tindakan segera untuk mengatasi situasi di banyak provinsi," kata WHO dalam laporan situasinya pada Kamis (17/6) yang diberitakan Associated Press, Jumat (18/6/2021).

Lonjakan infeksi virus Corona telah terlihat minggu ini di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Semuanya berlokasi di Jawa, pulau terpadat di Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau.


Pimpinan Komisi IX Desak Pemerintah PSBB Total
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Charles mengusulkan PSBB usai tambahan kasus Corona harian semakin menggila.

"Angka penularan COVID-19 pasca-libur Lebaran 2021 semakin menggila. Pada Kamis (17/6), angka penularan dan kematian harian nasional mencetak rekor baru, yakni 12.624 kasus harian (tertinggi sejak 30 Januari 2021) dan 227 orang meninggal dunia (tertinggi sejak 3 April 2021)," kata Charles kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Tak hanya itu, Charles menyebut angka keterisian tempat tidur hampir di seluruh Provinsi Jawa juga sudah di atas batas yang ditetapkan WHO yaitu 60%. Fakta-fakta antrean rumah sakit hingga rumah sakit penuh, kata dia, juga terjadi.

"Di sisi lain, angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) fasilitas kesehatan (faskes) di hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah di atas batas WHO 60%. Bahkan, di DKI Jakarta, BOR nyaris menyentuh angka 80%. Bayangkan bagaimana jika faskes di pulau tempat lebih dari separuh populasi nasional menghuni ini kolaps?," ucapnya.

"Sementara fakta di lapangan, tanda-tanda faskes kolaps semakin nyata di depan mata: antrean pasien mengular masuk RS, ada pula yang ditolak karena RS penuh, bahkan ada yang meninggal dunia dalam perjalanan karena tidak kunjung mendapat RS rujukan. Di sisi lain, para tenaga kesehatan keteteran karena lonjakan pasien yang tak terkira," lanjutnya.

Atas dasar itulah, politikus PDIP ini menyebut PPKM mikro yang saat ini berlangsung sudah tidak efektif lagi. Dia pun meminta agar pemerintah segera mengambil langkah pembatasan sosial berskala besar di seluruh Indonesia.

"Melihat data dan fakta tersebut, PPKM Mikro yang diberlakukan sekarang jelas tidak cukup merespons kedaruratan penularan COVID-19 saat ini. Buat saya, kondisi yang terjadi saat ini bukan hanya mengkhawatirkan, tapi sudah mengerikan. Perlu tindakan cepat dari Pemerintah Pusat untuk segera membatasi kegiatan sosial masyarakat secara besar (PSBB), tidak lagi parsial," ujarnya.

"Kalau COVID-19 saat ini diibaratkan tsunami, PSBB ini seperti pemecah gelombang di lautan, sehingga gelombang yang sampai di daratan tidak begitu besar. Tanpa pemecah gelombang itu, saya takut para tenaga kesehatan dan masyarakat di daratan akan ikut tersapu," imbuhnya.(dtk)



[mediamuslim.org]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel