Gelombang Penolakan Wacana Presiden 3 Periode

Bulan Juni bisa jadi merupakan bulan spesial bagi rakyat Indonesia. Pasalnya bulan ini merupakan bulan kelahiran empat dari tujuh Presiden yang pernah memimpin Indonesia. 

KONTENISLAM.COM - Muncul wacana relawan yang mendukung Jokowi-Prabowo Subianto atau JokPro 2024, bahkan kelompok tersebut membentuk sekretariat. Sejumlah pihak pun menentang wacana presiden 3 periode, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan menolak wacana 3 periode itu.

Awalnya relawan JokPro 2024 sebelumnya direncanakan akan membentuk sekretariat pada Sabtu (19/6) bertempat di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. M Qodari, pelantang gagasan Jokowi tiga periode, mengatakan organisasi itu merupakan wadah dari beberapa pihak yang menyambut baik gagasan tersebut. Diketahui, gagasan itu juga sempat dilontarkan Qodari pada Februari-Maret lalu.
 
"Organisasi ini merupakan wadah dari berbagai pihak yang menyambut ide dan gagasan yang saya lontarkan di beberapa media, pada Februari-Maret 2021," kata Qodari, kepada wartawan, Jumat (18/6).

Namun sejumlah pihak mengkritisi munculnya wacana presiden 3 periode, dari mulai elite partai, relawan Jokowi hingga ditolak Presiden Jokowi sendiri. Berikut ini beberapa pihak yang menolak wacana presiden 3 periode.

PKS Minta Jokowi Lebih Tegas Menentang Ide 3 Periode

Sejumlah relawan membentuk sekretariat Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk Pilpres 2024. PKS menilai wacana jabatan tiga periode presiden mengkhianati reformasi.

"Ide tiga periode membunuh demokrasi. Ide demokrasi mengkhianati nilai reformasi," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Mengusung Jokowi menjabat presiden tiga periode secara langsung diwacanakan JokPro 2024. PKS menilai wacana ini berbahaya dan perlu ditentang.
 
"Sirkulasi kepemimpinan wajib bagi Indonesia yang maju dan sehat. Ide tiga periode berbahaya dan wajib dilawan," ujar Mardani.

Mardani mengatakan PKS tetap mendukung jabatan presiden dibatasi dua kali. Jokowi, kata Mardani, perlu lebih tegas menentang wacana jabatan presiden tiga periode.
 
"Sikap partai setahu saya dua periode adalah kebijakan paling sesuai. Tiga periode bencana dan membunuh demokrasi," ucap Mardani.

"Makanya Pak Jokowi perlu lebih tegas menentang ide tiga periode," imbuhnya.

PD Kritik Wacana Jokowi-Prabowo 2024: Celah Masuknya Otoritarian!

Partai Demokrat (PD) mengkritik gagasan jabatan presiden 3 periode yang dilontarkan relawan Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk Pilpres 2024. Partai Demokrat menilai gagasan tersebut menjadi celah masuknya otoritarian.

"Gagasan 3 periode adalah bentuk pengkhianatan terhadap reformasi, dan ini ada celah masuknya napas otoritarianisme," kata Deputi BPOKK Partai Demokrat, Jemi Setiawan kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).
 
Menurut Jemi, Jokowi sepatutnya memaksimalkan waktu sisa masa jabatan sehingga berakhir dengan mulus. Wacana jabatan presiden tiga periode dapat dilupakan.

"Kebutuhan Pak Jokowi adalah memaksimalkan waktunya untuk kinerja yang terbaik dengan dibantu oleh seluruh stakeholder agar dalam masa pemerintahannya berakhir dengan soft landing," ujar Jemi.

"Soal siapa yang layak maju dalam kontestasi 2024 tentu rakyatlah yang menjadi hakimnya. Intinya sekali lagi lupakan niatan upaya 3 periode kembali fokus bekerja dengan waktu yang tersisa," sambungnya.

Relawan Jokowi Tak Kenal JokPro 2024: Wacana Presiden 3 Periode Bahaya!

Relawan Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak mengenal dengan relawan Jokowi-Prabowo Subianto atau JokPro 2024. Wacana yang didorong JokPro 2024 pun dinilai berbahaya dan ahistoris.

Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel menyebut relawan JokPro 2024 bukan bagian dari relawan Jokowi. Noel mengatakan Joman menolak wacana jabatan 3 periode.

"Enggak, pertama bukan bagian dari kita. Kedua, ini kan relawan baru yang berkaitan dengan isu 3 periode, itu pertama. Kedua, soal 3 periode, presiden menolak. Kita juga menolak, apa lagi saya yang punya latar belakang aktivis '98 menolak gagasan 3 periode," kata Noel kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Noel mengungkapkan bahayanya wacana jabatan presiden 3 periode. Jika wacana ini diterapkan, maka kemungkinan besar akan timbul wacana masa jabatan presiden yang lebih lama lagi.

"Karena kita melihatnya wacana 3 periode ini bisa menyesatkan Jokowi itu sendiri, ditambah lagi kita melawan Orde Baru salah satunya adalah untuk membatasi kekuasaan rezim Orde Baru. Kemudian wacana ini timbul, soal 3 periode, ini bahaya. Bahayanya kenapa? Kalau orang berani 3 periode, berarti bisa 4 periode, makanya kita Jokowi Mania menolak isu 3 periode, apa lagi diimplementasikan, karena ini bahaya buat demokrasi," ujarnya.

Selain itu, Noel mengatakan tak kenal dengan relawan JokPro 2024. Meski menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode, Noel menghormati aspirasi JokPro 2024.

"Enggak ada yang kenal, kita enggak ada satu pun yang kenal. Tapi kita kan tahu nih aktornya siapa, aktornya kan Qodari dari lembaga survei Indo Barometer atau apa. Tapi enggak apa-apa, dalam demokrasi kan dalam wacana apa pun, gagasan apa pun, enggak apa-apa, tapi gagasan ini berbahaya ketika para aktor dan pelakunya tidak tahu sejarah," ucapnya.
 
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pun mengatakan relawan Jokowi tak mengenal relawan JokPro 2024. Budi mengatakan hanya mengetahui M Qodari yang kerap melontarkan wacana jabatan presiden 3 periode.

"Yang pasti saya hanya mengenal Pak Qodari saja dari Indo Barometer, karena temen kuliah saya di UI dulu. Selebihnya yang lain enggak kenal," ujarnya.

Senada dengan Noel, Budi mengatakan JokPro 2024 bukan bagian dari relawan Jokowi. Namun, Budi tetap menghormati aspirasi mereka.

"Saya sudah komunikasi dengan seluruh relawan Jokowi, kok enggak ada yang mengenal mereka," imbuhnya.

Jubir Tegaskan Jokowi Tolak Wacana 3 Periode, Singgung Cari Muka!

Muncul wacana relawan yang mendukung Jokowi-Prabowo Subianto atau JokPro 2024. Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Jokowi setia terhadap amanat konstitusi.

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap reformasi 1998," kata Fadjroel, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/6/2021).

Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Dia menegaskan Jokowi menolak wacana presiden tiga periode beberapa kali.
 
"Penegasan Presiden Jokowi menolak wacana presiden tiga periode, yang pertama pada 12/2/2019, "Ada yang omong presiden dipilih tiga periode itu, ada tiga (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi seperti disampaikan Fadjroel.

Kemudian Jokowi, kata Fadjroel, juga pernah menyampaikan tidak berniat menjadi presiden selama tiga periode.

"Yang kedua, pada 15/3/2021, 'Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi'," kata Jokowi seperti disampaikan Fadjroel.[detik]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel