Negara Hadir untuk Menjamin Keamanan Data Pribadi Warga

 
Foto: tek.id

Oleh: Rahma Ningtyas

Penulis di Komunitas Rindu Surga

Sepanjang tahun 2020 telah terjadi rentetan kasus kebocoran data. Diawali dari Tokopedia sebanyak 91 juta data penngguna dan lebih dari 7 juta merchant dikabarkan dijual di situs gelap. Selanjutkan ada 1,2 juta data pelanggan Bhinneka.com dijual oleh sekelompok peretas. Tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta, pemerintah juga mengalami hal yang serupa. Jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum hacker. Data tersebut diklaim merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 (Kompas, 01 Januari 2021).

Kasus kebocoran data tidak berhenti di tahun 2020, baru-baru ini terdengar kabar dugaan kebocoran data pribadi 279 juta WNI dijual di situs surface web Raid Forums, situs tersebut bukan merupakan situs gelap atau situs rahasia (deep web) sehingga dapat diakses oleh siapapun. Data pribadi tersebut berisi NIK, Nomor ponsel, e-mail, alamat dan gaji yang bersumber dari BPJS Kesehatan (Kompas, 21 Mei 2021).

Dalam telaahnya yang ditayangkan oleh antaranews.com, Prof Dr Sonny Zulhuda menyatakan, dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) terkini, data pribadi adalah data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Berarti data itu haruslah yang bisa digunakan untuk mengenali seseorang secara individual dengan kata lain data yang bisa merujuk kepada pribadi seseorang. 

Menyoal kebocoran data pribadi yang terjadi berulang-ulang kali, Ahmad Sahroni Wakil Ketua Komisi III DPR dikutip dalam Kompas.com (21 Mei 2021) menyampaikan bahwa hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum serius untuk melindungi data pribadi. Sementara itu Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan persoalan kebocoran data bukanlah soal main-main, buka juga persoalan kecil melainkan sangat serius karena di era teknologi informasi saat ini data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga (Kompas, 21 Mei 2021).

Kedua pernyataan tokoh di atas mengisyaratkan bahwa negara lengah dalam melindungi rakyat khususnya terkait masalah perlindungan data pribadi. Kebocoran data ini dapat dimanfaatkan oleh korporasi maupun asing yang dapat menimbulkan kerugian baik dari sisi ekonomi maupun keamanan pribadi warga negara. Sehingga dapat dikatakan negara belum menjadikan persoalan ini sebagai prioritas. 

Dalam kasus ini akhirnya banyak pihak yang saling tuding lembaga mana yang lebih bertanggung jawab dalam penyelesaian kebocoran data pribadi ini. Pembahasan RUU PDP masih stagnan karena ada perbedaan pandangan dalam hal penentuan bentuk otoritas perlindungan data pribadi yang akan dikelola oleh Kementerian Kominfo atau oleh Lembaga Independen. 

Melindungi keamanan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Rakyat dalam hal ini terancam keamanan data pribadinya oleh karena itu negara harus hadir dan menjadikan persoalan ini sebagai prioritas untuk diselesaikan.

Islam memandang pertahanan dan keamanan merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Aturan-aturan dalam menjaga masyarakat berasal dari perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Aturan ini akan selalu tetap keadaannya dan tidak pernah berubah atau berkembang. Untuk menjaganya ditetapkan sanksi-sanksi yang tegas untuk menjamin keamanan negara dan rakyat. 

Al-quran merupakan Kalam Allah yang disampaikan untuk umat manusia sebagai pedoman dan pegangan hidup. Adapun dalam surat Al-Anfal ayat 60, “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang ada dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya (TQS. Al-Anfal:60). Dalam ayat ini menjelaskan akan pentingnya untuk mempersiapkan dan mengerahkan semua potensi yang ada yaitu semua komponen yang terdapat di dalam suatu negara tersebut seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara (Ghoni, 2017:51).

Oleh karena itu, demi menjaga stabilitas keamanan negara dan rakyat maka perlindungann terhadap data pribadi WNI tidak cukup diselesaikan dengan pembuatan UU baru ataupun pembentukan lembaga independen. Namun juga adanya kesadaran dan tanggung jawab negara dalam menjalankan hukum Allah untuk menjamin keamanan negara dan rakyat. Wallahua'lam


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel