Pidato Jokowi Tidak Menjawab Kegelisahan Rakyat, Ini 4 Sikap Kader Demokrat



GELORA.CO - Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus kemarin dianggap sebatas ucapan yang menjadi harapan dan cita-cita. Tapi tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan rakyat.

Begitu simpulan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan dalam sebuah video yang berdurasi 2 menit 19 detik yang diunggah oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya @Andiarief__ pada Minggu (22/8) pukul 07.56.


"Kita mendengar presiden mengucapkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Tapi Presiden tidak mengucapkan apa yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan warganegara," ujar Marwan dalam video tersebut seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/8).

Setelah pembukaan itu, Marwan kemudian menyampaikan empat pernyataan suara kader Partai Demokrat menanggapi pidato Presiden Jokowi beberapa hari lalu.

Pertama, Marwan meminta agar Presiden Jokowi untuk merombak kebijakan ekonomi dan mengurangi ketimpangan serta membantu rakyat.

Menurut Marwan, dalam pidato, Presiden mengucapkan sikap yang sesat. Yaitu, akan mengalihkan porsi anggaran konsumsi masyarakat dan perlindungan sosial kepada sektor strategis dan investasi.

"Padahal selama ini, dari 55 persen anggaran untuk masyarakat tidak sepenuhnya terdistribusi ke bawah. Banyak penyertaan modal negara di perbankan yang terkonsentrasi untuk membiayai investasi, bukan untuk kredit ke usaha masyarakat," jelas Marwan.

Hal tersebut pun dianggap berbahaya karena tidak belajar dari malapetaka kegagalan masa pandemi Covid-19.

"Lantas dari mana kita bisa percaya target pertumbuhan 5,0 hingga 5,5 persen tahun depan?" heran Marwan.

Kedua, sambung Marwan, adalah Presiden harus mengendalikan investasi ekstraktif dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena, hingga saat ini pemerintah masih terus mengobral investasi industri dan konsesi pertambangan dan perkebunan.

"Yang kita tau, sangat dekat dengan kepentingan oligarki. Padahal sektor itu yang punya daya rusak tinggi terhadap lingkungan dan masa depan. Lantas bagaimana kita bisa percaya kepada Presiden yang menyebut ini green economy?" kata Marwan.

Kemudian yang ketiga, Presiden harus menyehatkan persaingan dan menumbuhkan swasta.

"Bagaimana kita bicara pertumbuhan pengusaha swasta, sementara tiap hari kita melihat kematian mereka dengan dominasi BUMN. Sementara kita tahu, BUMN kita begitu boros dan tidak efektif. Dan tentu saja, menjadi tempat manis untuk Bancakan," terang Marwan.

Terakhir adalah Presiden harus segera mengakhiri defisit APBN lebih dari tiga persen. Cara Pemerintah yang ugal-ugalan menetapkan defisit anggaran dan membuat utang untuk menutupinya harus segera di akhiri.

Jika pemerintah serius menegakkan efisiensi dan menutup kebocoran, APBN seharusnya masih bisa dikendalikan.

"Tahun 2022 adalah tahun perbatasan. Pemerintah harus berubah, atau akan digilas gelombang perubahan. Salam dari kami, kader Partai Demokrat," sambungnya menutup.(RMOL)



[mediamuslim.org]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel