Menkes Hanya Tutup Data Bocor Milik Pejabat, Pengamat: Jangan Diskriminatif, Pejabat & Rakyat Biasa Punya Hak Sama

Menkes Hanya Tutup Data Bocor Milik Pejabat, Pengamat: Jangan Diskriminatif, Pejabat & Rakyat Biasa Punya Hak Sama 

KONTENISLAM.COM - Langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dinilai diskriminatif karena hanya menutup akses data para pejabat setelah sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo beredar di media sosial.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai langkah Budi tersebut keliru.

Dia berpendapat, baik pejabat maupun masyarakat memiliki hak yang sama dalam perlindungan data pribadi.

Karenanya ia menyatakan sudah sepantasnya seluruh data masyarakat dijamin keamanan dan perlindungannya.

"Ini kebijakan yang keliru. Sebab, tidak saja itu diskriminatif tapi kemudian ini membahayakan data publik lainnya," ujar Trubus, Jumat (3/9).

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga telah mewanti-wanti publik agar tidak mengunggah sertifikat vaksin ke media sosial karena berisi data-data pribadi.

"Makanya menjadi pertanyaan kenapa Kemenkes hanya membatasi [menutup] akses data pejabat saja. Ini bisa jadi menimbulkan kecemburuan sosial juga," kata Trubus.

Lebih lanjut, apabila Kemenkes tidak segera menutup akses seluruh data masyarakat, maka kata Trubus bukan tidak mungkin akan kembali terjadi kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi.

Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah perlu segera merampungkan pembahasan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) agar kasus serupa tidak terus-menerus terulang.

"Inikan sudah menjadi potret buruk di mana sebelumnya juga sudah ada kebocoran-kebocoran dari BPJS, Dukcapil, e-commerce, hingga yang terbaru soal e-HAC. Ini hanya menambah panjang carut marut perlindungan data pribadi masyarakat," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, juga mengkritik langkah Budi Gunadi yang hanya menutup data pejabat dalam aplikasi PeduliLindungi setelah sertifikat vaksin Jokowi viral.

Ia menyatakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya tidak bersifat diskriminatif, karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di Indonesia.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jokowi viral di dunia maya. Data itu digunakan warganet untuk mengecek kartu vaksin Jokowi di apllikasi PeduliLindungi.

Budi kemudian memastikan pemerintah telah menutup semua data para pejabat terkait informasi dalam aplikasi PeduliLindungi.

"Sejak tadi malam sudah terinfo soal ini (akses terhadap NIK Presiden Jokowi). Sekarang sudah dirapikan. Data para pejabat ditutup," ujar Budi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya[cnnindonesia]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel