Pesona Anies Baswedan di Tengah Dua Arus Besar PDIP

Pesona Anies Baswedan di Tengah Dua Arus Besar PDIP Pesona Anies Baswedan di Tengah Dua Arus Besar PDIP
Pesona Anies Baswedan di Tengah Dua Arus Besar PDIP

Oleh: Smith Alhadar*

Kendati ideologi rakyat Indonesia bisa bermacam-macam, Islam dan nasionalis dianggap sebagai mainstream ideologi Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dan Anies bukan bagian, melainkan sintesa dari keduanya. Anies seorang kosmopolit, demokrat, nasionalis, pluralis, sekaligus religius.

Kendati yatim piatu dalam konteks politik elektoral 2024, Anies Baswedan merupakan tokoh paling menarik di antara figur-figur bakal calon presiden yang sedang menjadi pembicaraan publik hari-hari ini. Tak heran, belakangan ini bermunculan relawan-relawan “Anies for President” di berbagai daerah. Dan paling tidak ada dua partai politik yang disebut-sebut akan mencalonkannya untuk kontestasi dalam pemilihan presiden pada Febaruari 2024, rentang waktu yang relatif tak lama lagi.

Dikatakan Anies yatim piatu karena, pertama, ia bukan kader parpol mana pun. Padahal, semua Presiden RI sejak Soekarno adalah kader parpol. Bahkan, kecuali B.J. Habibie dan Joko Widodo, semuanya adalah pendiri sekaligus pemimpin parpol. Lalu, UU Pemilu meniscayakan calon presiden diusung oleh satu atau lebih parpol hingga mencapai presidential threshold. Pilpres Indonesia tak mengenal calon independen.

Kedua, faktor etnis. Kendati lahir dan besar di Jawa, Anies tidak dianggap representasi orang Jawa. Dia berasal dari keluarga nasionalis keturunan Arab. Meskipun belum pernah teruji di lapangan bahwa wakil non-Jawa pasti kalah bila head-to-head dengan wakil Jawa dalam pilpres — karena hal itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia modern — ada anggapan umum bahwa faktor etnis masih menjadi faktor dominan dalam politik elektoral.

Memang semua presiden RI –kecuali B.J. Habibie yang menjadi presiden secara otomatis menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri sesuai konstitusi– berasal dari etnis Jawa.

Ketiga, faktor ideologi. Kendati ideologi rakyat Indonesia bisa bermacam-macam, Islam dan nasionalis dianggap sebagai mainstream ideologi Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dan Anies bukan bagian, melainkan sintesa dari keduanya. Anies seorang kosmopolit, demokrat, nasionalis, pluralis, sekaligus religius.

Kalau diperas, bolehlah dia dibilang seorang nasionalis religius yang berkomitmen kuat pada pengukuhan sistem demokrasi modern, penghormatan pada HAM, dan pluralisme yang berkeadilan.

Bila kaum nasionalis mensubordinasi agama dalam mencapai tujuan-tujuan strategis bangsa, Anies menginternalisasi nilai-nilai substantif agama sebagai pijakan moral dalam setiap kebijakannya, nilai-nilai luhur agama yang menghargai perbedaan, memuliakan semua manusia, dan mewujudkan keadilan bagi semua. Hal ini terlihat nyata selama kedudukannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

Keempat, faktor kebaruan. Anies berbeda dari bakal capres lain karena ia menawarkan standar baru dalam moral, sikap, prestasi kerja, konsep pembangunan yang menjadikan manusia sebagai pusat perhatian dari setiap kebijakannya, dan membawa Indonesia pada posisi yang pas dalam percaturan politik, ekonomi, dan teknologi global.

Dengan kata lain, Anies mengesankan bahwa dialah pemimpin masa depan yang diperlukan Indonesia. Karena memang ketika isu-isu baru bermunculan menantang bangsa, diperlukan pemimpin baru yang genuine, yang dianggap paling mampu memahami fenomena baru di segala bidang –ekonomi, budaya, politik, dan teknologi– yang berkelindan dengan kepentingan negara-negara besar di pentas regional dan global. Orang yang memahami dengan sendirinya orang mampu merespons dengan tepat.

Pembangunan stadion olahraga kelas dunia, penyelenggaraan balap Formula-E, serta banyak kebijakan lain yang bernuansa internasional, mencerminkan pemahaman Anies tentang posisi Indonesia di pentas global dan ingin lebih memberdayakannya.

Meskipun yatim piatu dalam konteks seperti yang dipaparkan di atas, Anies justru semakin mempesona. Pada saat bersamaan, PDI-P, parpol terbesar yang dianggap sebagai salah satu faktor dominan penentu kemenangan capres, justru terbelah dalam dua gerbong besar.

Gerbong pertama adalah kubu Megawati yang nyaris pasti akan mengusung Prabowo-Puan. Pasangan ini dianggap ideal karena memenuhi utang janji Megawati kepada Prabowo dan membuka peluang Puan Maharani, putri Megawati, menjadi presiden di kemudian hari.

Pertimbangan lain, pasangan Prabowo-Puan yang didukung Gerindra dan PDI-P, dua partai besar, diharapkan menjadi magnet bagi parpol lain untuk berkoalisi sehingga Prabowo-Puan berpotensi meraih kemenangan dalam pilpres mendatang.

Pertimbangan itu berdasarkan fakta bahwa PDI-P adalah peraih 20 persen suara nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya. Sedangkan Gerindra merupakan satu dari tiga parpol peraih suara terbanyak nasional bersama PDI-P dan Golkar.

Lalu, dalam dua pilpres terakhir ketika Prabowo dengan pasangannya head-to-head dengan Jokowi bersama pasangannya, suara Prabowo dan pasangannya cukup signifikan meskipun kalah. Diduga, meskipun para pendukung Prabowo dalam pilpres-pilpres sebelumnya sebagian akan berpindah ke figur lain dalam kontestasi pilpres mendatang, yang loyal mendukung Prabowo masih cukup signifikan.

Namun, harapan itu tertantang oleh realitas baru di internal PDI-P yang muncul secara tak terduga. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dua periode, menantang skenario kubu Megawati. Ganjar sangat populer di basis PDI-P di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia juga beretnis Jawa yang piawai memasarkan dirinya di pasar politik nasional, khususnya di Jawa.

Memang terlihat jelas ia berambisi menjadi capres. Hal itu wajar. Dan diprediksi, kalau PDI-P tak mau, partai lain akan bersedia mengusungnya. Yang membuat bobot politik Ganjar kian membesar karena ia didukung Joko Widodo.

Lepas dari pro-kontra masyarakat terkait presidensinya –banyak yang kecewa terhadap kebijakan dan kinerja rezimnya, tapi lebih banyak yang mengidolakannya sebagai presiden yang berhasil– Jokowi mau tak mau harus diakui sebagai tokoh yang akan berpengaruh dalam pilpres mendatang. Calon yang didukungnya diprediksi akan mendapat insentif elektoral.

Tak heran, Prabowo –yang dalam dua kali pilpres melawan Jokowi secara keras– belakangan ini terlihat memuji-muji Jokowi dalam berbagai kesempatan. Ya, harapannya ia akan mendapatkan apa yang disebut sebagai efek ekor jas (coattail effect) Jokowi.

Lalu, mengapa harus Ganjar dan bukan Prabowo? Jokowi dan Ganjar sudah berteman sejak lama. Ganjar juga pengagum Jokowi dan diharapkan akan melanjutkan kebijakan pembangunan idolanya yang terganggu akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan Prabowo dilihat sebagai “manusia lama” yang tidak memahami kebutuhan-kebutuhan Indonesia kekinian, terutama di bidang teknologi dan ekonomi digital. Ia dipandang sebagai faktor disrupsi terhadap keberlanjutan apa yang sudah dimulai Jokowi. Jokowi juga menyadari kuatnya resistensi para simpatisannya terhadap Prabowo. Dimasukkannya Prabowo ke dalam kabinet bukan didasarkan pada kebutuhan rezimnya atas kapasitas Prabowo, tapi kebutuhan politik untuk menciptakan stabilitas negara dengan menggembosi oposisi.

Dua arus besar dalam gerbong besar PDI-P ini memiliki konsekuensi politik yang tak menguntungkan baik bagi kubu Megawati-Prabowo maupun Jokowi-Ganjar karena terbaginya suara PDI-P ke kedua kubu. Kalau tak ada jalan keluar untuk menyatukan mereka –nampaknya akan demikian karena tak ada pihak yang mau mengalah– maka perpecahan itu akan mengurangi minat parpol lain untuk bergabung ke dalam salah satu dari dua kubu itu.

Realitas ini akan membuat pesona Anies untuk dicapreskan membesar. Apalagi di basis-basis PDI-P di Jawa telah bermunculan juga relawan Anies. Kalau kita berkaca pada Pilkada Maluku di mana seorang habib keturunan Arab bermarga Assagaf bisa memenangi Pilkada di tengah sejumlah besar warga non-Muslim (Protestan dan Katolik) yang dikenal memilki identitas etnis dan agama yang sangat kuat –yang bisa jadi dapat dilihat sebagai memudarnya pengaruh etnis dan agama dalam politik Indonesia– bukan tidak mungkin sosok Anies bisa diterima secara luas di masyarakat Jawa juga.

Apalagi di kalangan generasi milenial Jawa yang berorientasi pada sosok yang dianggap paling dekat dengan aspirasi dan berkomitmen pada kepentingan-kepentingan mereka. Sejauh ini, kebijakan-kebijakan Anies di Jakarta terkait isu sosial, lingkungan, dan budaya mendapatkan apresiasi kaum milenial Indonesia. Dengan demikian, terkait hal ini, Anies paling representatif dibanding bakal kandidat lain.

Sebenarnya akan aman bagi karier politik Puan sebagaimana dikehendaki Megawati kalau PDI-P mengusung Anies sebagai presiden dan Puan sebagai cawapres. Selain pasangan ini lebih menjanjikan kemenangan, keinginan besar Mega untuk memajukan Indonesia di tengah persaingan global yang ketat bisa terwujud. Juga di bawah kepemimpinan Anies-Puan stabilitas Indonesia juga lebih bisa dijamin karena sosok Anies sendiri dapat menyatukan kaum nasionalis dan Islam sekaligus.

Semua terpulang kepada Megawati yang akan menetapkan pasangan capres-cawapres pada menit-menit akhir sejalan dengan dinamika politik yang berkembang. Dalam politik tak ada yang tak mungkin. Sebagai seorang nasionalis yang rasional pasti Mega akan mengambil keputusan berdasarkan pada kepentingan bangsa jangka panjang, bukan pada pertimbangan pragmatis yang menjadi ciri para pemimpin politik Indonesia saat ini.

*Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

(KBA)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Banner iklan disini