BPJS, Sapujagat Kapitalisasi Hajat Rakyat

BPJS Kesehatan (Foto: Facebook)

Indah Ummu Haikal (Penulis di Komunitas Rindu Surga)

Dilansir dari tribunnews pemerintah menerbitkan aturan baru bagi warga Indonesia. Rakyat dikejutkan dengan kebijakan terbaru dari pemerintah, bahwa kepesertaan BPJS menjadi syarat administratif untuk mengurus berbagai keperluan, seperti mengurus SIM, STNK, SKCK, keberangkatan Umroh dan Haji hingga jual beli Tanah. 

Kewajiban itu tercantum dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, Instruksi tersebut berlaku mulai bulan Maret 2022 nanti.

Jokowi juga menginstruksikan menteri agama untuk memastikan pelaku usaha dan pekerja yang ingin ibadah umroh dan haji merupakan peserta aktif dalam program JKN. 

Sejumlah warga mengatakan kebijakan pemerintah tersebut yang menjadikan kartu BPJS kesehatan sebagai salah satu syarat untuk membuat SIM, STNK, SKCK kurang tepat dan bahkan menghambat dalam proses  pembuatannya. 

Nasabah BPJS juga wajib membayar iuran atau premi yang tidak sedikit jumlahnya, apalagi dengan kenaikan iuran beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan, tentu akan sangat memberatkan bagi rakyat setiap bulannya. 

Belum lagi jika peserta BPJS terlambat atau menunggak membayar premi maka akan dikenakan sanksi membayar denda sebesar 2,5% dari biaya rawat inap. 

Penunggakan premi BPJS tersebut juga akan dikenakan sanksi dalam layanan layanan publik lainnya seperti saat mengurus SIM dan  keperluan lainnya.

Kebijakan pemerintah soal JKN ini alih - alih memberi jaminan pelayanan kesehatan justru faktanya membebani rakyat dengan kewajiban asuransi yang menyulitkan.

Sungguh inilah bentuk kezaliman yang nyata, karena rakyat harus mengeluarkan sejumlah uang setiap bulannya demi sesuatu yang  belum pasti, bahkan sekarang ditambah dengan kelangkaan minyak goreng, tahu tempe, naiknya harga daging ayam dan sapi di pasaran, bagaimana tidak penderitaan rakyat terus  dipertaruhkan.

Sistem jaminan sosial yang dijalankan saat ini hanya ada pada sistem kapitalis saja, ketika negara hanya berfungsi sebagai regulator sementara  rakyatnyalah yang bergotong-royong dalam mekanisme pembiayaan.

Faktanya pelayanan kesehatan hanyalah fatamorgana bagi rakyat, karena sesungguhnya rakyat sendirilah yang menjamin dan membiayai kebutuhan kesehatannya .

Hanya  dalam  Islam saja aturan yang  Paripurna dalam kehidupan manusia bukan dalam masalah kesehatan saja, bahkan masalah di semua aspek pun dapat terselesaikan. 

Dana untuk membiayai jaminan kesehatan rakyat berasal dari pos kepemilikan umum dalam Baitul mal dan dari sumber daya alam yang dikelola secara mandiri, dan langsung di bawah kendali Negara.

Kezaliman BPJS Akibat Demokrasi-Neoliberalisme

Allah SWT telah berfirman, إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” [QS. Asy-Syuuraa : 42]. 

Begitu keras celaan Islam terhadap para pemimpin yang mengabaikan pengurusan urusan rakyatnya. Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda, 

سَيَكُونُ أُمَرَاءُ فَسَقَةٌ جَوَرَةٌ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبَهُمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ. 

“Akan ada nanti para pemimpin yang fasik lagi jahat. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong kezalimannya (atas rakyatnya), maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya. Ia tidak akan sampai pada Al-Haudl (telaga).” 

Pemimpin diangkat oleh rakyat untuk mengurusi urusan mereka. Sehingga pemimpin bertanggung jawab menjalankan fungsi pelayanan. Tindakan penguasa melepaskan tanggung jawabnya dapat dinilai sebagai bentuk kezaliman. Bila kezaliman penguasa dikukuhkan dalam bentuk undang-undang, berarti kezalimannya terlegitimasi dan bersifat sistemis.


Wallahu A'lam bishawab

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Banner iklan disini