Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Gerindra Masih Abu-abu, Tidak Bersikap Tegas

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Gerindra Masih Abu-abu, Tidak Bersikap Tegas
[PORTAL-ISLAM]  Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani belum bersedia mengomentari terkait usulan beberapa tokoh tentang penundaan Pemilihan Umum 2024.

"Saya tidak bisa berkomentar karena memang belum mengikuti wacana itu," ujarnya ditemui usai bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, dikutip dari Antara, Sabtu (26/2/2022).

Ia mengaku telah mendapat laporan dan cerita dari beberapa rekannya, namun belum sempat diikutinya secara detil sehingga perlu waktu untuk mempelajarinya.

"Saya juga masih sedang berada di Jatim dan berkunjung ke beberapa daerah, termasuk di Madura, sehingga belum bisa memberikan respons terkait persoalan di Jakarta," dalih dia.

Namun, Wakil Ketua MPR RI tersebut menegaskan bahwa saat ini partainya fokus terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk yang dilakukannya sekarang yakni melakukan safari politik ke beberapa daerah di Jatim.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda selama 1 tahun atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang serta terjadi pembekuan.

Menurut Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR RI tersebut, pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama dua tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional.

Wacana Muhaimin kemudian disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga setuju pemilu 2024 ditunda.

Dalam keterangan tertulis pada Jumat (25/2/2022), PAN mengemukakan lima alasan untuk memundurkan pelaksanaan pemilu.

Berikut lima alasan yang disampaikan PAN:

1. Situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus.

2. Kondisi perekonomian yang belum stabil, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

3. Perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.

4. Anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

5. Keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi.

Menurut Zulkifli, di tengah situasi tersebut, penilaian dan persepsi masyarakat tentang kinerja Presiden Jokowi justru sangat tinggi. Berbagai survei menyebut angkanya di atas 73%. Hal ini menunjukkan pengakuan masyarakat untuk keberhasilan pemerintah dalam menghadapi pandemi dan berbagai situasi yang tidak menentu.

"Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa penilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulkifli.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Banner iklan disini