IKN, Proyek Kesombongan Rezim


Istana Negara. Foto : Instagram/Nyoman Nuarta

Oleh Ummu Hamiz

Pemindahan Ibu kota Negara dengan segala macam kontroversi yang terjadi tampaknya tetap menjadi isu hangat hingga kini di tengah -tengah masyarakat. Terutama dalam masalah ongkos alias pendanaan atau pembiayaan IKN, baik dari persiapan , pembangunan, Pemindahan IKN dan sebagainya. Dilansir dari Kompas.com dana yang dibutuhkan sangat fantastis, ada beberapa wacana yang bergulir mengenai dana pembangunan. 

Pemerintah sepakat, pemindahan Ibu Kota ini seminimal mungkin menggunakan dana APBN, porsinya mencapai 20 persen dari Rp 466 triliun. Oleh karena itu, pencarian investor dari berbagai negara dilakukan. Namun dalam perjalananya dalam mencari dana tidak mudah, baru – baru ini investor kelas kakap softbank mundur disinyalir mundurnya softbank dianggap proyek IKN beresiko tinggi. menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, “Sudah tepat dan bijak. 

Karena IKN banyak masalah hukum. Melanggar UUD dan kedaulatan daerah, sedang dalam gugatan, masa depan tidak pasti. Dinakhodai oligarki yang bermasalah pula: KKN dan bakar hutan?IKN akan mati prematur?,” demikian pernyataan Anthony dikutip Inilahcom dari akun twitter pribadinya @AnthonyBudiawan. 

Terbukti bahwa proyek IKN memang bermasalah,  ditambah dengan kondisi keuangan negeri ini, sudah tenggelam dalam lautan utang luar negeri,  sikap ngotot pemerintah memindahkan IKN sangatlah tidak tepat. 

Di sisi lain rakyat saat ini membutuhkan bantuan dana untuk memperbaiki kondisi ekonomi akibat hantaman Pandemi. Upaya pemindahan IKN sebenarnya bukan merupakan keperluan mendesak yang bisa menghantarkan pada kematian, Oleh karena itu Upaya yang dilakukan oleh rezim saat ini sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat namun ada kepentingan yang lain masuk dalam proyek tersebut. 

Terkesan rezim saat ini menggunakan masa jabatan  yang terbatas untuk membuat prestasi dengan jalan memindahkan Ibu Kota, ini merupakan “proyek kesombongan”.  Bagaimana mau mengelola proyek sebesar ini berkaca pada proyek-proyek yang lain seperti  Bandara Kertajati, tol laut dan beberapa yang lainya terancam mangkrak bahkan bisa dikatakatan proyek gagal.  

Inilah konsekuensi hidup di negara sistem kapitalisme neoliberal yang lebih mementingkan kepentingan oligarki dibandingkan rakyat. Penguasa dalam system kapitalisme tidak berfungsi sebagai pengurus  dan penjaga umat, salah dalam memutuskan kebijakan sudah menjadi hal biasa demi kepentingan para kapital. 

Ini menunjukan gagalnya sistem kapitalisme neoliberal membangun negara yang mandiri , berbeda dengan sistem islam menempatkan posisi penguasa sebagai pemegang amanah umat untuk memimpin dan mengatur mereka dengan Syariat Islam. 

Negara dalam islam wajib dalam setiap kebijakanya untuk kemaslahatan umat dan ini akan terjadi ketika negara menerapkan seluruh aturan islam atas landasan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT, karena ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Manakala lalai dan khianat akan diancam hukuman berat. 

Allah berfirman ''Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.''(QS Asysyura [42]: 42). 

Rasullah bersabda, “Dia yang berkuasa atas lebih dari sepuluh orang akan membawa belenggu pada hari kiamat sampai keadilan melonggarkan rantainya atau tindakan tiraninya membawa dia pada kehancuran” (HR. Tirmidzi). 

Maka sesungguhnya prioritas kebijakan tegak diatas aqidah dan prinsip islam, ditengah pandemi saat ini harusnya penguasa mengutamakan menyelesaikan permasalahan rakyat yang lebih urgent yakni memenuhi jaminan kebutuhan pokok rakyat. Negara menjamin kesehatan rakyat, dengan menggratiskan kesehatan.

Wallahua'lam

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Banner iklan disini