Mantan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi Sentil Gus Miftah Agama Rendang, Itu Pertanyaan Dungu

Gamawan Fauzi mengingatkan orang tidak asal komentar dengan mempertanyakan agama rendang Mantan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi Sentil Gus Miftah Agama Rendang, Itu Pertanyaan Dungu
[PORTAL-ISLAM]  PADANG - Mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Gamawan Fauzi mengingatkan orang tidak asal komentar dengan mempertanyakan agama rendang. 

Meski tidak menyebut langsung nama Gus Miftah, Gamawan sepertinya merespon pernyataan yang dilontarkan pria bernama lengkap Miftah Maulana Habiburrahman tersebut.  

Pasalnya, Gus Miftah sebelumnya melalui postingan instagramnya mempertanyakan "sejak kapan rendang punya agama?".

Gamawan menuding Gus Miftah yang mempertanyakan agama rendang itu, sama halnya melontarkan pertanyaan 'dungu' dan tidak subtansial yang dipermasalahkan masyarakat Minang.  

"Oleh karenanya, kalau ada yang seorang ahli agama mempertanyakan sejak kapan rendang punya agama, maka itu pertanyaan yang amat dungu, bahasa pasar di Minangkabau disebut dengan istilah 'ongok raya', atau kelewatan gak ngertinya," kata Gubernur Sumbar 2005-2009 ini dalam sebuah tulisannya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009-2014 itu menengarai pertanyaan semacam itu justru bisa menyakitkan masyarakat. 

"Sebagai makhluk berakal, saya sarankan Anda sebaiknya banyak membaca dan belajar sebelum bicara. Jangan asal berkomentar bila tak paham. Apalagi sekadar ingin berbeda/membelintang," imbuhnya.

Gamawan menilai polemik rendang berbahan non halal yang dijual di Jakarta itu telah melebar kemana-mana seiring beberapa komentar yang asal bunyi, asal berbeda.

"Dia mempertanyakan sesuatu yang tak dikatakan orang. Orang ke mudik dia ke hilir, tapi demi sekadar berbeda, dia ikut pula bicara, tapi bicara yang menyakitkan orang Minang, walau di awal ucapannya, dia mengutip ayat Alquran, tentang perintah Allah untuk memakan makanan yang baik dan halal," ujar Gamawan.

Ditegaskan Gamawan, masalah rendang babi ini berawal dari hal-hal yang sangat prinsip bagi masyarakat Minang.

Menurunya, semua orang tahu bahwa rendang adalah masakan Minang, sama halnya dengan gudeg masakan Yogya atau rica-rica masakan Manado atau pempek masakan Palembang, Sumatera Selatan dan berbagai ragam jenis makanan daerah lainnya se-Nusantara.
 
"Soal rendang itu masakan khas Minang, sudah bersuluh matahari, bergelanggang mata orang banyak, dan semua mengakuinya," katanya. 

Selama ini, masakan padang identik dengan sesuatu yang halal. Tanpa label halalpun, masakan Padang pasti halal.

"Itulah sebabnya selama ini ketika seorang Muslim yang hendak makan dan mereka ragu tentang kehalalan produk restoran, mereka akan memilih restoran Padang, karena pasti halal, tanpa harus bertanya soal halal haram dan tanpa label halal haram," ujarnya.

Mantan Bupati Solok ini menekankan rendang bukan sekadar produk industri makanan, tetapi melekat tradisi dan etnik yang bernama Minangkabau.

Sedangkan Minangkabau, lanjut Gamawan, adalah sebuah suku bangsa yang menganut falsafah Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah (ABS-SBK).

Alhasil, produk masakannya pun tak akan pernah mengandung sesuatu yang dilarang Kitabullah (Alquran) atau haram.

"Silakan cari dan telusuri, apakah ada masakan Minang/Padang selama ini yang tak halal?" kata Gamawan.

"Bagi orang-orang yang ingin memakan daging babi, silakan saja. Silakan masak dengan cara apapun, tapi jangan sebut rendang, karena yang namanya rendang sebagai masakan etnik Minangkabau, pasti halal dan harus halal, seperti rendang paru, rendang daging sapi, rendang lokan, rendang pakis dan rendang rendang lainnya yang kini berkembang, tapi semuanya tetap halal," jelasnya.

Gamawan menduga bahwa si pemilik restoran Babiambo, pasti tak paham dengan hal-hal yang dikemukakan tersebut dan sekadar manusia yang mencari uang dengan mangaku berinovasi.

"Tapi janganlah pula ada yang lain ikut nimbrung melukai hati masyarakat Minang, dengan mencari-cari pembenarannya dengan argumen yang dibuat buat," ujarnya.

Ditegaskan Gamawan, langkah semacam itu bukanlah berarti etnik sentris, justru bagian dari tindakan membela Indonesia.

"Karena bukankah Minangkabau adalah juga kekayaan Nusantara? Bahkan yang disebut budaya bangsa itu adalah puncak-puncak budaya daerah," pungkas Gamawan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Banner iklan disini