Lompat Pagar sudah jadi kearifan lokal Warga Kolam, Naik Haji dianggap dapat Subsidi Pemerintah

Lompat pagar sudah jadi kearifan lokal warga kolam Lompat Pagar sudah jadi kearifan lokal Warga Kolam, Naik Haji dianggap dapat Subsidi Pemerintah
SUBSIDI HAJI???

Lompat pagar sudah jadi kearifan lokal warga kolam. Naik haji dianggap dapat subsidi pemerintah, makanya mereka ngeledek, non muslim jalan-jalan ke tempat suci mereka tanpa subsidi pemerintah, maka mereka minta pemerintah lepas tangan ngurusin haji, kasih swasta saja.

Biasalah. Warga kolam banyak nggak pahamnya tapi sok tahunya luber. Ditambah lagi istilah subsidi yang bikin orang luar berprasangka umat Islam ibadah saja dibayarin APBN. Padahal nggak begitu. Umat Islam naik haji pakai duit sendiri, duit yang halal seperti dagang bubur begitu.

Coba simak penjelasan Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA yang mengkritisi soal istilah subsidi ini. 

--------------------------------------------------------------------
“Seharusnya salah kaprah penggunaan istilah ‘subsidi haji’ dan ‘bantuan sosial’ dikoreksi. Dan diganti dengan istilah lain yang lebih sesuai dengan UU dan fakta lapangan. Misalnya bisa digunakan istilah ‘distribusi nilai manfaat’ untuk pengelolaan keuangan haji dan istilah ‘jaminan sosial’ serta ‘transfer tunai’ untuk program penanganan fakir miskin,” kata HNW

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menilai, penggunaan istilah subsidi dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji yang masih digunakan dalam keterangan terbaru BPKH per 25 April 2022, berakar dari ketidakmampuan Pemerintah untuk mencapai tingkat pengembalian (return) standar dalam mengelola keuangan haji.

Jika return setoran awal jamaah bisa mencapai rata-rata 6 persen per tahun, maka selama menunggu antrean/waktu tunggu menuju berangkat haji, misalnya 25 tahun, dana tersebut akan berkembang menjadi lebih dari Rp 80 juta. Jumlah yang sangat cukup untuk ongkos haji, bahkan masih ada kembaliannya. 

"Ketidakmampuan mencapai return standar tersebut menyebabkan hasil nilai manfaat harus didistribusikan dari jamaah tunggu kepada jamaah berangkat. Tetapi sekalipun demikian, distribusi tersebut tetap murni berasal dari uang jamaah haji, bukan merupakan subsidi negara, sehingga tidak layak disebut sebagai subsidi," tutur HNW.

-----------------------------------------------------------------------

Lagian menyamakan kewajiban haji dengan jalan-jalan ke Yerusalem atau ke tempat suci non muslim lain nggak nyambung banget. Kalau mau disamain yang dengan umroh lah. Itu sih nggak usah diajarin. Umroh diurus swasta, karena memang bisa dilaksanakan kapan saja tanpa terikat waktu. Tanpa dibatasi kuota sebagaimana non muslim wisata religi ke Yerusalem misalnya.

(By Bang Rojak)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Banner iklan disini
Tekan Tombol Close Untuk Menutup

Banner iklan disini