Pajak Jadi Alat Negara Memalak Rakyat?

Pemerintah telah menerbitkan aturan baru mengenai tarif pajak penghasilan ( PPh ) pribadi atau karyawan.

Penyesuaian tersebut dalam rangka menekan defisit anggaran negara, sehingga pemerintahan mengambil langkah kebijakan fiskal

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan, hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2022, tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, yang telah ditandatangani oleh presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2022.

Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak dibagi 5 yaitu

1. Penghasilan sampai dengan 60 juta dikenakan tarif PPH 5% dengan demikian karyawan dengan gaji Rp.5 juta per bulan harus membayar PPh sebesar 5%.

2. Penghasilan lebih dari Rp. 60 juta sampai Rp.250 juta dikenakan tarif pajak PPh15%.

3. Penghasilan lebih dari Rp.250 juta sampai Rp.500 juta tarif pajak PPh dikenakan 25%.

4. Penghasilan diatas Rp.500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif pajak PPh 30%.

5. Penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak PPH sebesar 35%.

Sedangkan bagi pelaku UMKM pribadi akan dikenakan pajak jika omset per tahunnya di atas Rp.500 juta.

Memang kebijakan pemungutan pajak tersebut bukanlah hal yang aneh dalam sistem saat ini, bahkan menjadi sesuatu yang wajar sebab dalam sistem kapitalis pemungutan pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal negara yang dianggap mampu menjadi kestabilan ekonomi dan bisnis.

Belum lagi dengan adanya pajak, pemerintah dengan mudah bisa mendapatkan dana untuk menutupi defisit anggaran negara dan melunasi hutang negara yang makin menggunung, karena itulah pajak menjadi salah satu pendapat tetap bagi negara kapitalisme, padahal dalam kondisi saat ini pajak hanya akan menambah beban rakyat.

Inilah yang akan terjadi jika negara mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan negara, negara akan terus mencari legitimasi untuk menambah pendapatan negara berupa pungutan pajak pada rakyat, padahal pajak sangat membebani rakyat di tengah kesulitan ekonomi saat ini.

Hal tersebut jauh berbeda dengan sistem Islam, dalam sistem Islam peraturan pemungutan pajak memiliki aturan yang khusus dan rinci.

Dalam Islam pajak tersebut sebagai ( Dhoribah ) yang hukum asalnya adalah haram.

Meskipun dalam kondisi tertentu syariat membolehkan penetapan pajak untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam kondisi darurat semata, bukan kondisi normal atau insidental.

Standar darurat dalam hal ini adalah ketika Baitul mal kosong, sehingga negara tidak mampu mengcover pembiayaan pengaturan urusan rakyat misalnya : seperti pembiayaan jihad, industri militer dan penunjang sarana umum seperti, jalan, sekolah, universitas, Rumah sakit, masjid, saluran air minum, bencana alam dan lain-lainnya,

Yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan mudarat bagi umat.

Yang dibebankan pada dhorobah hanyalah warga kaum muslim saja dan kaum muslim yang mampu saja yakni telah mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang ma'ruf, tetapi dalam sistem Islam dhorobah bukanlah pemasukan tetap dalam pos kepemilikan negara.

Karena negara pada dasarnya sudah memiliki pos pemasukan tetap, seperti dari pos kepemilikan umum, ghonimah, fai, khoroj dan lain-lain yang jumlahnya jauh lebih besar.

Negara yang memalak rakyatnya hanya akan ditemukan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Kalau dalam Islam, pajak atau dharibah ini sangat jarang ada sebab kas negara selalu penuh terisi dari sumber-sumber lainnya. 

Oleh karenanya, wahai kaum muslim, jika syariat Islam diterapkan sempurna dalam bingkai Khilafah, rakyat tidak akan terbebani lagi oleh pajak. Kehidupan rakyat akan sejahtera karena penguasanya menjadikan rakyat sebagai “tuan” yang harus terpenuhi seluruh kebutuhannya. Wallahualam. 

Penulis: Indah Ummu Haikal (Penulis di Komunitas Muslimah Rindu Surga)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Banner iklan disini
Tekan Tombol Close Untuk Menutup

Banner iklan disini